Tertundanya persetujuan DPR RI terhadap rencana pembanguan gedung baru yang diusulkan KPK jangan diartikan sebagai bentuk tidak adanya dukungan terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Inventarisasi yang dilakukan Komisi III sejauh ini ada beberapa institusi yang mengajukan dukungan anggaran untuk pembangunan gedung baru.

“Catatan kita yang minta pembangunan gedung bukan KPK saja, ada BNN, DPD, BNPT minta gedung, kita tahu Presiden meminta untuk melakukan efisiensi. BNN misalnya mengatakan tidak punya tempat menyimpan narkoba sitaan, gudang yang  ada sekarang tidak layak,” kata anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Alhabsy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/06/12).

Sementara itu anggota Komisi III dari FP3 Ahmad Yani mempertanyakan sejauh ini belum ada penjelasan dari Setjen KPK tentang perkembangan upaya mencari gedung negara yang bisa digunakan. Ia menyebut ada beberapa gedung negara tidak terpakai yang bisa digunakan seperti yang berada di Kemayoran atau Gedung BPPT Thamrin.

 “Jangan sampai kemudian membangun opini DPR tidak menyetujui pembangunan gedung baru KPK,” tambah Syarifudin Sudding anggota Fraksi Hanura. Ia dengan tegas menyebut fraksinya mendukung usulan pembangunan tersebut.

Sebelumnya Pimpinan KPK Bambang Widjoyanto menjelaskan jumlah kasus yang ditangani saat ini sudah tidak sesuai dengan petugas yang tersedia. Ia juga menyampaikan Kementrian Keuangan lewat suratnya telah menyatakan tidak ada gedung negara yang bisa digunakan, sedangkan permintaan untuk menggunakan Gedung BPPT sampai saat ini belum mendapat jawaban.   

“Gedung KPK yang sekarang ini hanya berkapasitas 350 orang, sedangkan karyawan yang ada saat ini saja jumlahnya sudah 650 orang. Sementara kebutuhan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus saat ini normalnya 1200 orang karyawan,” jelasnya. (iky) foto:wy/parle